layanan@paserkab.go.id +6200000000000

Selaraskan Kebijakan Terbaru: Bagian Organisasi Gelar Rapat Koordinasi Reviu Rencana Aksi RB 2026

  • Organisasi
  • Disukai 0
  • Dibaca 94 Kali

Bagian Organisasi menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka reviu rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2026 pada Jumat, 18 September 2026. Pertemuan yang dihadiri oleh Bagian Organisasi dan Bappedalitbang ini difokuskan untuk membedah kembali lembar kerja dan peta jalan program yang berjalan di OPD. Langkah ini diambil demi memastikan seluruh program kerja tetap berada di jalur yang benar di tengah dinamika perkembangan regulasi nasional.


Reviu rencana aksi ini secara khusus dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap langkah taktis yang telah direncanakan sebelumnya sudah benar-benar sesuai untuk memenuhi target kinerja, baik yang bersifat per triwulan maupun tahunan. Melalui evaluasi mendalam ini, hambatan administratif diidentifikasi lebih awal dan target capaian dipertajam. Dengan demikian, pelaksanaan program kerja tidak hanya sekadar formalitas, melainkan mampu memberikan output yang terukur secara berkala.

Fokus utama dari rapat koordinasi ini adalah melakukan penyesuaian kebijakan pasca terbitnya regulasi terbaru dari pusat, yaitu Surat Edaran MenPAN RB Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026. Terbitnya surat edaran tersebut menuntut instansi pemerintah untuk bergerak adaptif dan menyelaraskan strategi lokal dengan arah kebijakan makro.


Evaluasi mencakup RB General dan RB Tematik, dengan penilaian terhadap kualitas dan implementasi rencana aksi serta capaian hasil dan dampak Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi pada tingkat mikro, meso, dan nasional disampaikan paling lambat pada akhir Triwulan III Tahun 2026 melalui Portal RB (https://portalrb.menpan.go.id).

Selain RB General, pelaksanaan RB Tahun 2026 juga mencakup RB Tematik yang difokuskan pada 2 (dua) tema prioritas, yaitu RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi. Selain itu, ditetapkan 4 (empat) tema RB Tematik baru, yaitu hilirisasi, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, ketahanan pangan nasional, serta peningkatan akses, kualitas, dan mutu pendidikan.


112 Kabupaten Paser