Bupati Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026
Bupati Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026
SENTUL – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.pada Senin (2/2/2026)
Rakornas tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang jujur, adil, serta bekerja sepenuh hati untuk kepentingan masyarakat.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pemahaman peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat. Menurutnya, masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tenang, aman, dan harmonis.
Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, turut hadir dalam Rakornas tersebut bersama sekitar 4.010 peserta lainnya yang terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Kehadiran Bupati Paser ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyukseskan dan mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Terkait program Asta Cita, sejalan dengan visi Paser TUNTAS yang diusung Bupati Paser, telah berjalan bahkan progres Koperasi Desa Merah Putih sangat signifikan. Pemkab Paser telah terverifikasi ada 57 KDMP, 30 sudah dibangun sedangkan 27 KDMP proses persiapan lahan.
Kemudian terkait akses kredit yang juga dibahas Prabowo di Rakornas, Paser telah meluncurkan kredit Paser TUNTAS bunga 0% yang telah launching pertengahan tahun 2025.
Rakornas yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” Usai arahan Presiden, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang terbagi ke dalam tiga sesi guna memperkuat sinkronisasi kebijakan serta penyelarasan program pembangunan nasional dan daerah.(Prokopim)
