Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah Bahas Penguatan Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi PAD
Samarinda – Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari, S.Sos. mewakili Bupati Paser menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (03/08/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Timur mengapresiasi sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Paser, yang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten lebih dari 10 kali berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat lagi bergantung pada transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, setiap daerah diminta memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Strategi yang ditekankan meliputi peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi, serta pengembangan sumber-sumber PAD lainnya yang sah. Seluruh kebijakan tersebut diarahkan agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal meskipun ruang fiskal semakin terbatas.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui penyelarasan kebijakan, integrasi data perpajakan, serta penguatan pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari menyampaikan bahwa Kabupaten Paser juga menghadapi tantangan fiskal yang sama dengan daerah lainnya. Salah satunya adalah adanya kurang salur dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp825 miliar, sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Paser.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Paser berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan potensi PAD, serta menjaga kualitas tata kelola keuangan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.(Prokopim)
