Paser Jadi Kabupaten Pertama yang ‘Curhat’ ke Kemendagri, Ini Isu Krusial yang dibawa
TANA PASER – Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, mewakili Bupati Paser Dr. Fahmi Fadli, melaksanakan pertemuan virtual melalui zoom meeting dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser. Rabu, (24/06/2026).
Pertemuan penting ini digelar untuk membahas berbagai isu strategis yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Paser menjadi Pemerintah Daerah (Pemda) pertama yang diberikan waktu untuk menyampaikan pemaparan.
Wakil Bupati H. Ikhwan Antasari, S.Sos, menyampaikan bahwa penurunan nilai transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah sangat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser, "ada beberapa isu strategis yang saat ini menjadi perhatian. Penurunan nilai transfer dari pusat ke daerah membuat beberapa kegiatan yang ada di daerah menjadi terhambat," ungkap Wabup Ikhwan.
Hal ini dipertegas oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Paser yang turut mendampingi. Berdasarkan data Dinas PUTR, total panjang jalan di Kabupaten Paser mencapai 1.183 km. Saat ini, baru sekitar 47% jalan yang berstatus Mantap. Angka tersebut menempatkan konektivitas jalan di Paser berada di bawah rata-rata kemantapan nasional. Sehingga terdapat sekitar 600 km lebih jalan rusak yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan segera.
Pemkab Paser melalui Kepala Dinas PUTR menekankan bahwa infrastruktur jalan yang memadai sangat krusial dalam menyukseskan Program Strategis Nasional di daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), "Program-program nasional ini lokus pelaksanaannya berada di desa-desa. Jika konektivitas jalannya tidak segera diperbaiki, maka program-program strategis tersebut akan sulit berjalan dengan optimal," ujar Asnawi.
Dari sisi pengelolaan keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser memaparkan bahwa porsi APBD Paser saat ini dikelola seefisien mungkin untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendasar. Salah satu capaian positifnya adalah alokasi belanja pegawai yang berhasil ditekan hingga di bawah 30 persen.
Pemaparan dari Pemkab Paser ini mendapat respons positif dan pembenaran dari pihak Otda Kemendagri. Dirjen Otda memberikan apresiasi tinggi kepada Kabupaten Paser atas dua catatan impresif yaitu, Efisiensi Anggaran dengan menjaga belanja pegawai tetap berada di bawah angka 30 persen. Kemudian Kinerja Kesejahteraan melalui keberhasilan Pemkab Paser dalam menurunkan angka kemiskinan.
Terkait keluhan infrastruktur, pihak Otda Kemendagri berjanji akan melakukan pengecekan ulang terhadap data kemantapan jalan di Kabupaten Paser. Sebagai langkah tindak lanjut, Otda meminta Pemkab Paser untuk segera melengkapi berkas dan dokumen pendukung agar usulan bantuan anggaran infrastruktur ini dapat segera diajukan ke pemerintah pusat. (Prokopim)
